Badan Anggaran (Bangar) DPR meminta pemerintah untuk terus mengupayakan berbagai langkah terobosan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang berpotensi dapat mengganggu akselerasi pemulihan ekonomi nasional tahun ini. Sebab, apabila pertumbuhan ekonomi tahun ini berada dibawah 4% maka sudah dipastikan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sulit untuk mecapai 5%.

Wakil ketua Bangar DPR, Muhidin Mohamad said dalam rapat paripurna mengatakan, lonjakan gelombang kedua kasus covid-19 yang terjadi pekan ini menyebabkan dinamika ketidakpastian masih akan terjadi. oleh karena itu, Pemerintah diminta merancang kebijakan fiskal yang efektif, fleksibel dan responsif namun tetap dalam kerangka prudent dan akuntabel dalam mengatasi lonjakan kasus covid-19.

Semoga saja lonjakan covid-19, tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi dijalankan oleh pemerintah sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini. kita harapkan PDB bisa tumbuh 4% sebab pemerintah sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5% bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini dibawah 3% “kata Muhidin dalam Rapat paripurna, digedung DPR, Jakarta Selatan (6/7/2021).

Meski begitu, Muhidin tak menampik tren pemulihan ekonomi mulai berlangsung sejak kuartal 1 yang ditunjukan oleh berbagai indikator dini. Namun, berbagai perbaikan indikator tersebut tidak boleh membuat pemerintah menjadi lengah sebab lonjakan kasus Covid-19 masih menjadi ancaman bagi perekonomian dalam negeri hingga akhir tahun. Disamping itu, Muhidin mengapresiasi langkah pemerintah yang terus mempercepat program vaksin untuk mencapai tingkat kekebalan kelompok atau herd imunity untuk menghentikan penyebaran pandemi covid-19.

Muhidin menyebutkan pemerintah memiliki tugas secara pararel untuk menurunkan komposisi belanja negara, namun tetap tepat sasaran di tahun depan dan meningkatkan pendapatan negara dengan tetap dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. Belanja pemerintah tahun 2022 diharapkan tepat sasaran dan optimal bagi pemulihan ekonomi nasional. Sebab tahun 2022 diharapkan tepat sasaran dan optimal bagi pemulihan ekonomi nasional. sebab pada tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan countercyclical dengan belanja yang sangat besar dan hingga defisit APBN diatas 3%. oleh sebab itu, belanja pemerintah harus segera di perbaiki, Pungkasnya.