Mentri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2020 sangat berperan untuk membangkitkan ekonomi ditengah pandemi Covid-19. Menurutnya, APBN berhasil menahan kontraksi ekonomi lebih dalam akibat tekanan pandemi Covid-19. Tanpa intervensi APBN dan PEN, kontraksi ekonomi 2020 akan lebih dalam “kata Srimulyani, Rabu 17/2/2021).
Dari anggaran APBN 2020 sebesar Rp. 2.589,9 Triliun, dialokasikan Rp. 695,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak Covid-19. Dari Rp. 695,2 triliun telah terealisasi sebesar Rp. 579,78 triliun atau mencapai 83,4 persen. Program PEN sendiri ditunjukan untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, sektor Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Dukungan UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan untuk insentif usaha.
Rincian realisasi program PEN 2020:
Kesehatan dengan realisasi Rp 63,51 triliun.
tujuannya untuk insentif tenaga kesehatan serta belanja intervensi penanganan Covid-19 (sarana dan prasarana, biaya kirim, dan vaksin). kemudian, sebesar Rp 47,07 triliun akan digunakan untuk program vaksinasi.
Dukungan UMKM dengan realisasi Rp 112,44 triliun.
Tujuannya untuk menopang permodalan dan cashflow UMKM agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. Sebesar Rp 3,87 triliun akan digunakan untuk pendanaan dukungan UMKM atau Korporasi 2021.
Perlindungan Sosial dengan realisasi Rp 220,39 triliun
Tujuannya untuk mendukung daya beli dan menekan laju peningkatan kemiskinan dan kesenjangan, anggaran tersebut ditargetkan untuk KPM pada DTKS, pekerja terdampak, serta peserta dan tenaga didik.
Pembiayaan Korporasi dengan realisasi Rp 60,73 triliun
Tujuannya untuk dukungan korporasi melalui BUMN dan penjaminan kredit modal kerja. Lalu, anggaran juga digunakan PMN untuk 6 BUMN dan 2 Lembaga (LPEI dan LPI/INA) serta Pinjaman untuk 5 BUMN dalam Rangka PEN telah direalisasi pada akhir Desember 2020.
Sektoral/LDAN PEMDA dengan realisasi Rp 66,59 triliun
Anggaran ini ditujukan untuk dukungan pemda dalam proses pemulihan ekonomi. Termasuk dukungan pariwisata, padat karya KL, DID Pemulihan, DAK Fisik, serta Food Estate.
Insentif Usaha dengan realisasi Rp. 56,12 triliun
Tujuannya untuk insentif perpajakan demi menjaga keberlangsungan dunia usaha serta daya beli masyarakat (PPh 21 DTP). Sementara untuk analisis awal, insentif fiskal memberikan pengaruh terhadap kelangsungan usaha WP, yang kemudian dicatat dalam realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 64,49 triliun.