Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja negara hingga akhir februari 2021 tumbuh 1,2 persen (yoy) yaitu sebesar Rp.282,7 triliun dari Rp.279,4 triliun pada priode sama tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, realisasi Rp.282,7 triliun tersebut merupakan 10,3 persen dari target APBN yaitu Rp.2.750 triliun.
Memang sedikit lebih rendah dari pertumbuhanya 2,8 persen (tahun lalu) tapi dari sisi level lebih tinggi karena tahun lalu Februari kita membelanjakan Rp.279,4 tahun ini Rp,282,7 triliun, katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Selasa. Realisai belanja Rp.282,7 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat Rp.179,7 triliun atau 9,2 persen dari target sebesar Rp.1.954 triliun dengan rincian belanja K/L Rp.97 triliun dan belanja non K/L Rp.82,7 Triliun.
Belanja K/L untuk mencapai 9,4 persen dari target sebesar Rp.1.032 triliun sedangkan realisasi belanja non K/L merupakan 9 persen dari target yaitu Rp.922,6 triliun. untuk belanja K/L meliputu belanja pegawai Rp.29,2 triliun atau 10,9 persen dari target Rp.268 triliun namun terontraksi 0,8 persen (yoy) dibandingkan Februari tahun lalu Rp.29,4 triliun.
Kemudian belanja barang Rp.18,2 triliun atau 5 persen dari target Rp.360,8 triliun dan mampu tumbuh 13,5 persen (yoy) dari Februari tahun lalu Rp.16 triliun karena didukung pelaksanaan vaksinasi. Belanja modal terealisasi Rp.22,8 triliun atau tumbuh 258 persen dibandingkan Februari tahun lalu Rp.6,5 triliun serta 9,3 persen dari target Rp.246,8 triliun yang digunakan untuk pembayaan proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas.
Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp.26,8 triliun atau terkontraksi 16 persen (yoy) dibandingkan dengan periode tahun lalu Rp.6,5 triliun serta 9,3 persen dari target Rp.246,8 triliun yang digunakan untuk pembayaran proyek infrastruktur dasar lanjutan tahun 2020 dan infrastruktur konektivitas. Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp.26,8 triliun atau terkontraksi 16 person (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu Rp,31,9 triliun namun telah mencapai 17,1 persen dari target Rp.156,4 triliun
Belanja bansos terkoneksi karena penyaluran PBI JKN lebih rendah seiring baiknya atus kas BPJS kesehatan sehingga tidak dilakukan dimuka seperti pada Februari 2020. tak hanya itu, belanja bansos juga terkontraksi karena pencairan program KIP Kuliah di Kemendikbud terkendala proses verifikasi dan validasi mahasiswa yang terus diupayakan agar tepat sasaran.