Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menghilangkan kuota impor terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag sekaligus Sekretaris Jenderal Kemendag Isy Karim mengatakan penghapusan kuota impor yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dilakukan dengan seimbang, baik hulu maupun hilir.
“Nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang,” kata Isy.
Isy menjelaskan bahwa nantinya pemerintah harus mempertimbangkan dan menghitung kebutuhan dari dalam negeri jika keran importasi dibuka.
“Jadi nanti mana kala itu untuk kepentingan, misalkan kepentingan hulu, untuk kepentingan industry, untuk kepentingan produksi dalam negeri. Nah, itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul berapa kebutuhan dalam negeri,” katanya.
Sebab itu, Isy menyampaikan bahwa pada prinsipnya komoditas pangan di dalam neraca komoditas tergantung dari produksi nasional dan konsumsi nasional.
“Nah kekurangannya itu tentu diimpor,” ujarnya.
Isy mengaku belum bisa menyampaikan komoditas mana saja yang akan dihilangkan kuota impornya. Namun yang jelas, saat ini dalam neraca komoditas, seperti garam, gula konsumsi, daging, hingga ikan membutuhkan importasi.
Isy menambahkan keran importasi dibutuhkan sepanjang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industry, misalnya kapas.
“Sepanjang itu untuk kebutuhan bahan baku misalkan, dipenuhi saja, aman,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian/Lembaga terkait untuk menghilangkan kuota impor, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Perintah Kepada Negara itu disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan.
“Yang jelas, Menko, Menkeu, Gubernur BI, Ketua DEN, saya sudah kasih perintah hilangkan kuota-kuota impor terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” Kata Prabowo.
Prabowo juga meminta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri PErdagangan (Mendag) Budi Santoso untuk tidak lagi memberlakukan kebijakan kuota impor.