Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, diperlukan kebijakan integrasi dan pengembangan kawasan dan infrastruktur. Kebijakan itu diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.
Kebijakan dimaksud meliputi kebijakan Integrated Port Network melalui peningkatan performa antara lain di Pelabuhan Belawan, Kijing, Tg. Priok, Tg. Perak, Makassar, Bitung dan Sorong, pembentukan Aliansi Jaringan Pelayaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran, serta Pengembangan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas.”Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland,” ujar Arif. Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi khusus Bitung serta dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung untuk menunjang pergerakan barang dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya.
selain itu, saat ini dalam rangka pengembangan pelabuhan yang berwawasan lingkungan, telah terdapat konsep EcoPort, dimana pada operasional pelabuhan diterapkan teknologi ramah lingkungan serta pengunaan teknologi digital untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi operasional pelabuhan.”Saat ini pada sektor transportasi laut, telah dilakukan 2 (dua) pilot project KPBU yaitu di pelabuhan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi sebesar Rp. 325 Milyar dan pelabuhan Anggrek, Gorontalo dengan total nilai investasi sebesar Rp. 275 Milyar. Kedua proyek KPBU ini sedang dalam proses penyiapan dokumen KPBU.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha. Arif menyampaikan usai memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia.