Pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memberi kewenangan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membeli energi dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tanpa harus melalui mekanisme lelang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa aturan tersebut sedang dirumuskan bersama para pemangku kepentingan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS yang dicapai pada Juli 2025.
“Ini merupakan bagian dari perjanjian tarif timbal balik. Jadi ketentuan tanpa bidding ini hanya berlaku bagi perusahaan asal Amerika Serikat,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, regulasi baru itu diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, yang disebut mencapai sekitar US$18 miliar. Selain itu, aturan ini juga diharapkan mempercepat realisasi komitmen Indonesia untuk mengimpor minyak dari AS senilai US$15 miliar.

Ia menambahkan bahwa sebagai bagian dari upaya mengurangi defisit tersebut, Indonesia juga telah menyepakati pembelian produk pertanian AS sebesar US$4,5 miliar.
Dalam dokumen kerangka kerja perdagangan AS–Indonesia yang dirilis melalui situs resmi Gedung Putih, terdapat sejumlah komitmen komersial yang akan dilakukan kedua negara, antara lain pengadaan pesawat dengan nilai sekitar US$3,2 miliar serta pembelian komoditas pertanian seperti kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas senilai US$4,5 miliar.

Selain itu, terdapat pula rencana pembelian energi seperti LPG, minyak mentah, dan bensin dengan total nilai sekitar US$15 miliar.
Airlangga menegaskan bahwa finalisasi aturan ini masih menunggu penandatanganan perjanjian tarif antara kedua negara. Proses negosiasi tarif lanjutan dengan AS pun masih berlangsung, dan kedua belah pihak kini menunggu tahap penyelesaian draf hukum kerja sama tersebut.

Ia berharap pembahasan lanjutan mengenai tarif dapat diselesaikan tahun ini.
“Hampir seluruh teks untuk negosiasi tarif sudah kita selesaikan. Kita juga sudah mengirimkannya kepada pihak AS, saat ini tinggal tahap legal drafting. Targetnya tuntas tahun ini,” ujar Airlangga.